Papua

Masyarakat adat di Papua Barat menderita akibat pelanggaran hak asasi manusia dalam konflik politik dan ekonomi yang telah berlangsung puluhan tahun di sana. Papua Barat mengacu pada bagian barat pulau New Guinea. Terdiri dari enam provinsi di Indonesia: Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya.

Photo of Ambassador Febrian A. Ruddyard

Pemerintah Indonesia menjawab pengaduan dari lima Prosedur Khusus PBB pada tanggal 5 Mei

Lima Prosedur Khusus Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyurati Pemerintah Indonesia pada bulan Mei 2023 untuk mempertanyakan sejumlah pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia telah menjawab surat tersebut. …

Pemerintah Indonesia menjawab pengaduan dari lima Prosedur Khusus PBB pada tanggal 5 Mei Read More »

Laporan HRM “Tumpas habis dulu… Urusan HAM kita bicarakan kemudian” mengungkap serangan militer Indonesia terhadap desa-desa adat di Tanah Papua

Laporan terbaru Human Rights Monitor setebal 49 halaman menggali lebih dalam tentang serangan sistematis tentara Indonesia terhadap desa-desa adat Papua Barat, menyoroti potensi kejahatan terhadap kemanusiaan. Citra satelit menunjukkan 206 bangunan yang hancur dan pemindahan lebih dari 2.000 penduduk asli Ngalum. Dengan perhatian internasional yang sangat dibutuhkan, laporan ini mempertanyakan kepatuhan Indonesia terhadap hukum humaniter internasional.

Indonesian soldier taking sefy in front of a church in the Mapenduma District, Nduga Regency, 2019

Update Pengungsi, Juni 2023: Bentrokan bersenjata dan serangan keamanan menyebabkan pengungsian internal baru di Kabupaten Nduga, Intan Jaya, dan Kepulauan Yapen

Bentrokan bersenjata yang sedang berlangsung antara pasukan keamanan Indonesia dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) telah menyebabkan jumlah pengungsi internal (IDPs) meningkat dan pada saat yang sama menghalangi mereka untuk kembali dengan aman ke rumah mereka.

Lima Prosedur Khusus PBB mengangkat kasus mutilasi serta kasus penyiksaan dan pembunuhan orang asli Papua

Pada tanggal 5 Mei 2023, Lima Prosedur Khusus Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyurati pemerintah Indonesia terkait kasus-kasus kekerasan termasuk pembunuhan di luar proses hukum di Papua. Teks …

Lima Prosedur Khusus PBB mengangkat kasus mutilasi serta kasus penyiksaan dan pembunuhan orang asli Papua Read More »

Laporan Tahunan Tanah Papua 2022 – Hak Asasi Manusia dan Situasi Konflik

Two major developments with a significant effect on the human rights situation in West Papua throughout 2022 were, firstly, Jakarta’s plans to amend the Papuan special autonomy law and establish new provinces in West Papua. This has caused widespread rejection among indigenous Papuans. In July 2021, the central government unilaterally amended the Papuan Special Autonomy (Otsus) Law without the participation of the Papuan Peoples Assembly (MRP) and the provincial government. Secondly, the ongoing armed conflict in West Papua causes a climate of persistent violence, particularly in the conflict areas. Papuan human rights defenders kept reporting cases of torture, extra-judicial killings and enforced disappearances – many of such cases are directly related to armed conflict.

Dewan Hak Asasi Manusia menyerukan akses ke Tanah Papua selama UPR

On 9 November 2022, Indonesia was reviewed for a fourth time by the UN Human Rights Council’s (HRC) Universal Periodic Review (UPR), a review in which the members of the Human Rights Council discuss the overall human rights situation in Indonesia, including in West Papua. During the three hours session in Geneva, Indonesia presented its human rights record from the state’s perspective after it had submitted its national report for this review.