Masyarakat adat di Papua Barat menderita akibat pelanggaran hak asasi manusia dalam konflik politik dan ekonomi yang telah berlangsung puluhan tahun di sana. Papua Barat mengacu pada bagian barat pulau New Guinea. Terdiri dari enam provinsi di Indonesia: Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya.
Pada tanggal 29 Juni, dua warga sipil Papua, Daud Hagisimijau (18 tahun) dan Kiko Hagisimijau (16 tahun), dilaporkan ditembak oleh personel pasukan keamanan saat sedang membantu pembangunan Gereja Katolik St. Fransiskus Xaverius di Desa Titigi
Para pembela hak asasi manusia (HAM), keluarga korban, pengacara, dan organisasi masyarakat sipil terus menyuarakan keprihatinan atas impunitas yang terus berlanjut terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia di Tanah Papua.
Pada awal Juni 2026, lebih dari 122.931 warga sipil di berbagai kabupaten tetap mengungsi secara internal akibat operasi militer dan konflik bersenjata
Laporan penelitian setebal 24 halaman berjudul “Tak Ada Jalan Pulang: Sebuah laporan yang mengkaji tuduhan penggunaan alat peledak yang diaktifkan oleh korban di Tanah Papua dalam konteks kewajiban Indonesia berdasarkan Konvensi Larangan Ranjau Anti-Personel” menganalisis lima insiden yang terdokumentasi yang melibatkan dugaan ranjau anti-personel, jebakan peledak, dan alat peledak lain yang diaktifkan oleh korban di Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan antara tahun 2023 dan 2025.
Laporan HRM “Tak Ada Jalan Aman Pulang” mengkaji tuduhan adanya jebakan di Tanah Papua Read More »
Dokumen setebal 10 halaman ini menguraikan berbagai kasus dan perkembangan, termasuk pelanggaran hak asasi manusia beserta polanya, eskalasi konflik bersenjata dan dampaknya terhadap warga sipil, pergeseran politik signifikan di Indonesia
Laporan setebal 11 halaman ini memaparkan berbagai kasus dan perkembangan, termasuk pelanggaran hak asasi manusia beserta pola-polanya; perkembangan konflik bersenjata dan dampaknya terhadap warga sipil; pergeseran politik signifikan di Indonesia
Antara Januari dan Maret 2026, para pembela hak asasi manusia dan media lokal memberitakan terjadinya pengungsian internal baru di Tanah Papua akibat serangkaian penggerebekan oleh pasukan keamanan serta meningkatnya kehadiran personel militer di dataran tinggi tengah. Hingga akhir Maret 2026, lebih dari 107.039 warga sipil di berbagai kabupaten masih mengungsi secara internal akibat operasi militer dan konflik bersenjata
Situasi hak asasi manusia di Tanah Papua [1] sepanjang tahun 2025 menunjukkan perkembangan kritis dalam konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade antara negara Indonesia dan penduduk asli Papua. Meskipun pola-pola sistemik tertentu, seperti struktur impunitas hukum dan penindasan terhadap perbedaan pendapat politik yang damai, tetap stagnan, tahun 2025 telah menghadirkan serangkaian pola baru yang agresif yang menunjukkan perubahan signifikan dari dinamika tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya. Dokumentasi kasus oleh pembelah hak asasi manusia lokal dan aktivis independen menunjukkan bahwa situasi telah beralih dari pemberontakan lokal di dataran tinggi menjadi perang taktik modern yang luas di seluruh dataran tinggi tengah.
Laporan Tahunan 2025: Hak Asasi Manusia dan Konflik di Tanah Papua Read More »
Antara September dan Oktober 2025, Papua Barat mengalami pengungsian internal yang meluas dan berdampak pada lebih dari 102.966 warga sipil di berbagai kabupaten akibat operasi militer Indonesia dan konflik bersenjata
Dokumen setebal 12 halaman ini menguraikan kasus-kasus dan perkembangan yang terjadi, termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan polanya, eskalasi konflik bersenjata dan dampaknya terhadap warga sipil, pergeseran politik yang signifikan di Indonesia yang berdampak pada Papua Barat, serta tanggapan dan inisiatif internasional. Laporan ini mencakup periode 1 Juli hingga 30 September 2025.
iliterisasi sistematis wilayah dataran tinggi Papua Barat sejak Agustus 2025 merupakan transformasi wilayah sipil menjadi zona operasi militer yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang berimplikasi langsung pada eskalasi konflik bersenjata, ekstraksi sumber daya alam, dan pemindahan penduduk.
Dokumen setebal 10 halaman ini menguraikan kasus-kasus dan perkembangan yang terjadi, termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan polanya, eskalasi konflik bersenjata dan dampaknya terhadap masyarakat sipil, perubahan politik yang signifikan di Indonesia yang berdampak pada Tanah Papua, serta tanggapan dan inisiatif internasional. Dokumen ini mencakup periode dari 1 April hingga 3 Juni 2025, dengan beberapa perkembangan yang terjadi setelah periode tersebut.
Krisis kemanusiaan di Papua Barat terus berlanjut. Hingga pertengahan Agustus 2025, lebih dari 100.313 orang di Papua Barat masih menjadi pengungsi internal akibat konflik bersenjata antara pasukan keamanan Indonesia dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).
Dokumen 9 halaman ini mencantumkan kasus-kasus dan perkembangan, termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan polanya; eskalasi konflik bersenjata dan dampaknya terhadap warga sipil; pergeseran politik penting di Indonesia yang mempengaruhi Papua Barat; dan tanggapan serta inisiatif internasional. Dokumen ini mencakup periode dari 1 Januari hingga 31 Maret 2025.
Lebih dari 120 organisasi masyarakat sipil dari Eropa dan Indonesia, termasuk Human Rights Monitor, telah menyerukan kepada Uni Eropa dan Indonesia untuk mengakhiri negosiasi atas usulan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA). Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) Uni Eropa-Indonesia yang sedang dikembangkan kemungkinan besar akan menimbulkan risiko yang signifikan terhadap lingkungan hidup dan hak asasi manusia, terutama bagi masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya di kepulauan Indonesia.
Proyek ‘Makanan Bergizi Gratis’ (MBG) yang dipelopori oleh Presiden Prabowo Subianto telah mencapai Papua Barat. Program ini bertujuan untuk menjangkau 2 juta siswa di seluruh Indonesia, dengan peluncuran skala besar dijadwalkan pada tanggal 17 Februari 2025.
Pada tahun 2020, Komisi Eropa meluncurkan Kesepakatan Hijau Eropa, sebuah kerangka kerja kebijakan ambisius yang menargetkan netralitas iklim di seluruh Uni Eropa (UE) pada tahun 2050.
: Laporan terbaru Human Rights Monitor mengungkap bukti serangan yang meluas dan sistematis terhadap masyarakat sipil asli di Provinsi Papua Tengah, Indonesia, selama operasi aparat keamanan pada bulan April 2023. Investigasi ini mendokumentasikan penghancuran infrastruktur sipil, pembunuhan, dan pengungsian internbal yang dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Laporan terbaru Human Rights Monitor mengungkap bukti serangan yang meluas dan sistematis terhadap masyarakat sipil asli di Provinsi Papua Tengah, Indonesia selama operasi aparat keamanan pada bulan April 2023. Investigasi ini mendokumentasikan penghancuran infrastruktur sipil, pembunuhan, dan pengungsian massal yang dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Dokumen resmi ini menyajikan tinjauan rinci Komite PBB untuk Hak Sipil dan Politik terhadap upaya dan hambatan Indonesia dalam menerapkan hak-hak seperti perlindungan dari pembunuhan di luar proses hukum, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan kebebasan seperti kebebasan berekspresi dan berkumpul.
Pengamatan Akhir CCPR PBB terhadap Indonesia pada Maret 2024 CCPR/C/IDN/CO/2 Read More »
