Reports published by Human Rights Monitor
Tanah Papua pada tahun 2023 menghadapi situasi hak asasi manusia yang jauh lebih buruk dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Konflik yang sudah berlangsung puluhan tahun dan belum terselesaikan semakin meningkat sejak Desember 2018, yang menyebabkan lonjakan pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, dan penyiksaan oleh aparat keamanan, terutama di dataran tinggi.
Laporan terbaru Human Rights Monitor setebal 49 halaman menggali lebih dalam tentang serangan sistematis tentara Indonesia terhadap desa-desa adat Papua Barat, menyoroti potensi kejahatan terhadap kemanusiaan. Citra satelit menunjukkan 206 bangunan yang hancur dan pemindahan lebih dari 2.000 penduduk asli Ngalum. Dengan perhatian internasional yang sangat dibutuhkan, laporan ini mempertanyakan kepatuhan Indonesia terhadap hukum humaniter internasional.
Bentrokan bersenjata yang sedang berlangsung antara pasukan keamanan Indonesia dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) telah menyebabkan jumlah pengungsi internal (IDPs) meningkat dan pada saat yang sama menghalangi mereka untuk kembali dengan aman ke rumah mereka.
Two major developments with a significant effect on the human rights situation in West Papua throughout 2022 were, firstly, Jakarta’s plans to amend the Papuan special autonomy law and establish new provinces in West Papua. This has caused widespread rejection among indigenous Papuans. In July 2021, the central government unilaterally amended the Papuan Special Autonomy (Otsus) Law without the participation of the Papuan Peoples Assembly (MRP) and the provincial government. Secondly, the ongoing armed conflict in West Papua causes a climate of persistent violence, particularly in the conflict areas. Papuan human rights defenders kept reporting cases of torture, extra-judicial killings and enforced disappearances – many of such cases are directly related to armed conflict.
On 9 November 2022, Indonesia was reviewed for a fourth time by the UN Human Rights Council’s (HRC) Universal Periodic Review (UPR), a review in which the members of the Human Rights Council discuss the overall human rights situation in Indonesia, including in West Papua. During the three hours session in Geneva, Indonesia presented its human rights record from the state’s perspective after it had submitted its national report for this review.
As of December 2022, the government of Indonesia ignores the presence of more than 60,000 estimated internally displaced persons (IDPs) from the regencies Nduga, Puncak, Intan Jaya, Maybrat, Pegunungan Bintang and Yahukimo
Statistik kekerasan bersenjata dan serangkaian serangan baru-baru ini menunjukkan bahwa konflik di Papua Barat telah mencapai tingkat eskalasi baru sepanjang tahun 2022
