Dokumen resmi ini menyajikan tinjauan rinci Komite PBB untuk Hak Sipil dan Politik terhadap upaya dan hambatan Indonesia dalam menerapkan hak-hak seperti perlindungan dari pembunuhan di luar proses hukum, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan kebebasan seperti kebebasan berekspresi dan berkumpul.
Dokumen resmi ini menyajikan tinjauan rinci Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB terhadap upaya dan hambatan Indonesia dalam mengimplementasikan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Dokumen ini mencakup perkembangan legislatif, masalah lingkungan, dan perlindungan hak asasi manusia, serta memberikan analisis dan rekomendasi yang menyeluruh berdasarkan temuan-temuan dari sesi ke-75 komite tersebut.
Lima Prosedur Khusus Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyurati Pemerintah Indonesia pada bulan Mei 2023 untuk mempertanyakan sejumlah pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia telah menjawab surat tersebut. …
Pemerintah Indonesia menjawab pengaduan dari lima Prosedur Khusus PBB pada tanggal 5 Mei Read More »
ada 4 Juli 2023, Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Pencegahan Genosida, Ibu Alice Wairimu Nderitu, dalam pidato pembukaannya pada Pertemuan ke-22, Sesi Reguler ke-53 Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa, Swiss, menyatakan keprihatinannya mengenai situasi hak asasi manusia di provinsi-provinsi paling timur di Indonesia.
Pada tanggal 5 Mei 2023, Lima Prosedur Khusus Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyurati pemerintah Indonesia terkait kasus-kasus kekerasan termasuk pembunuhan di luar proses hukum di Papua. Teks …
