Antara September dan Oktober 2025, Papua Barat mengalami pengungsian internal yang meluas dan berdampak pada lebih dari 102.966 warga sipil di berbagai kabupaten akibat operasi militer Indonesia dan konflik bersenjata
Dokumen setebal 12 halaman ini menguraikan kasus-kasus dan perkembangan yang terjadi, termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan polanya, eskalasi konflik bersenjata dan dampaknya terhadap warga sipil, pergeseran politik yang signifikan di Indonesia yang berdampak pada Papua Barat, serta tanggapan dan inisiatif internasional. Laporan ini mencakup periode 1 Juli hingga 30 September 2025.
iliterisasi sistematis wilayah dataran tinggi Papua Barat sejak Agustus 2025 merupakan transformasi wilayah sipil menjadi zona operasi militer yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang berimplikasi langsung pada eskalasi konflik bersenjata, ekstraksi sumber daya alam, dan pemindahan penduduk.
Dokumen setebal 10 halaman ini menguraikan kasus-kasus dan perkembangan yang terjadi, termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan polanya, eskalasi konflik bersenjata dan dampaknya terhadap masyarakat sipil, perubahan politik yang signifikan di Indonesia yang berdampak pada Tanah Papua, serta tanggapan dan inisiatif internasional. Dokumen ini mencakup periode dari 1 April hingga 3 Juni 2025, dengan beberapa perkembangan yang terjadi setelah periode tersebut.
Krisis kemanusiaan di Papua Barat terus berlanjut. Hingga pertengahan Agustus 2025, lebih dari 100.313 orang di Papua Barat masih menjadi pengungsi internal akibat konflik bersenjata antara pasukan keamanan Indonesia dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).
Dokumen 9 halaman ini mencantumkan kasus-kasus dan perkembangan, termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan polanya; eskalasi konflik bersenjata dan dampaknya terhadap warga sipil; pergeseran politik penting di Indonesia yang mempengaruhi Papua Barat; dan tanggapan serta inisiatif internasional. Dokumen ini mencakup periode dari 1 Januari hingga 31 Maret 2025.
Lebih dari 120 organisasi masyarakat sipil dari Eropa dan Indonesia, termasuk Human Rights Monitor, telah menyerukan kepada Uni Eropa dan Indonesia untuk mengakhiri negosiasi atas usulan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA). Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) Uni Eropa-Indonesia yang sedang dikembangkan kemungkinan besar akan menimbulkan risiko yang signifikan terhadap lingkungan hidup dan hak asasi manusia, terutama bagi masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya di kepulauan Indonesia.
Proyek ‘Makanan Bergizi Gratis’ (MBG) yang dipelopori oleh Presiden Prabowo Subianto telah mencapai Papua Barat. Program ini bertujuan untuk menjangkau 2 juta siswa di seluruh Indonesia, dengan peluncuran skala besar dijadwalkan pada tanggal 17 Februari 2025.
Pada tahun 2020, Komisi Eropa meluncurkan Kesepakatan Hijau Eropa, sebuah kerangka kerja kebijakan ambisius yang menargetkan netralitas iklim di seluruh Uni Eropa (UE) pada tahun 2050.
: Laporan terbaru Human Rights Monitor mengungkap bukti serangan yang meluas dan sistematis terhadap masyarakat sipil asli di Provinsi Papua Tengah, Indonesia, selama operasi aparat keamanan pada bulan April 2023. Investigasi ini mendokumentasikan penghancuran infrastruktur sipil, pembunuhan, dan pengungsian internbal yang dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Laporan terbaru Human Rights Monitor mengungkap bukti serangan yang meluas dan sistematis terhadap masyarakat sipil asli di Provinsi Papua Tengah, Indonesia selama operasi aparat keamanan pada bulan April 2023. Investigasi ini mendokumentasikan penghancuran infrastruktur sipil, pembunuhan, dan pengungsian massal yang dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Dokumen resmi ini menyajikan tinjauan rinci Komite PBB untuk Hak Sipil dan Politik terhadap upaya dan hambatan Indonesia dalam menerapkan hak-hak seperti perlindungan dari pembunuhan di luar proses hukum, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan kebebasan seperti kebebasan berekspresi dan berkumpul.
Pengamatan Akhir CCPR PBB terhadap Indonesia pada Maret 2024 CCPR/C/IDN/CO/2 Read More »
Tanah Papua pada tahun 2023 menghadapi situasi hak asasi manusia yang jauh lebih buruk dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Konflik yang sudah berlangsung puluhan tahun dan belum terselesaikan semakin meningkat sejak Desember 2018, yang menyebabkan lonjakan pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, dan penyiksaan oleh aparat keamanan, terutama di dataran tinggi.
Laporan Tahunan 2023: Hak Asasi Manusia dan Konflik di Tanah Papua Read More »
Dokumen resmi ini menyajikan tinjauan rinci Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB terhadap upaya dan hambatan Indonesia dalam mengimplementasikan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Dokumen ini mencakup perkembangan legislatif, masalah lingkungan, dan perlindungan hak asasi manusia, serta memberikan analisis dan rekomendasi yang menyeluruh berdasarkan temuan-temuan dari sesi ke-75 komite tersebut.
Pengamatan Akhir CESCR PBB tentang Indonesia pada Maret 2024 E/C.12/IDN/CO/2 Read More »
Lima Prosedur Khusus Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyurati Pemerintah Indonesia pada bulan Mei 2023 untuk mempertanyakan sejumlah pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia telah menjawab surat tersebut.
Pemerintah Indonesia menjawab pengaduan dari lima Prosedur Khusus PBB pada tanggal 5 Mei Read More »
Laporan terbaru Human Rights Monitor setebal 49 halaman menggali lebih dalam tentang serangan sistematis tentara Indonesia terhadap desa-desa adat Papua Barat, menyoroti potensi kejahatan terhadap kemanusiaan. Citra satelit menunjukkan 206 bangunan yang hancur dan pemindahan lebih dari 2.000 penduduk asli Ngalum. Dengan perhatian internasional yang sangat dibutuhkan, laporan ini mempertanyakan kepatuhan Indonesia terhadap hukum humaniter internasional.
Bentrokan bersenjata yang sedang berlangsung antara pasukan keamanan Indonesia dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) telah menyebabkan jumlah pengungsi internal (IDPs) meningkat dan pada saat yang sama menghalangi mereka untuk kembali dengan aman ke rumah mereka.
ada 4 Juli 2023, Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Pencegahan Genosida, Ibu Alice Wairimu Nderitu, dalam pidato pembukaannya pada Pertemuan ke-22, Sesi Reguler ke-53 Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa, Swiss, menyatakan keprihatinannya mengenai situasi hak asasi manusia di provinsi-provinsi paling timur di Indonesia.
Penasihat Khusus Genosida PBB prihatin dengan situasi HAM di Tanah Papua Read More »
Pada tanggal 5 Mei 2023, Lima Prosedur Khusus Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyurati pemerintah Indonesia terkait kasus-kasus kekerasan termasuk pembunuhan di luar proses hukum di Papua. Teks
Two major developments with a significant effect on the human rights situation in West Papua throughout 2022 were, firstly, Jakarta’s plans to amend the Papuan special autonomy law and establish new provinces in West Papua. This has caused widespread rejection among indigenous Papuans. In July 2021, the central government unilaterally amended the Papuan Special Autonomy (Otsus) Law without the participation of the Papuan Peoples Assembly (MRP) and the provincial government. Secondly, the ongoing armed conflict in West Papua causes a climate of persistent violence, particularly in the conflict areas. Papuan human rights defenders kept reporting cases of torture, extra-judicial killings and enforced disappearances – many of such cases are directly related to armed conflict.
Laporan Tahunan Tanah Papua 2022 – Hak Asasi Manusia dan Situasi Konflik Read More »
