Materi Sumber Daya

Materi sumber daya dan basis data mengenai hak asasi manusia, konflik, dan politik di baliknya.

Masyarakat sipil mendesak pengkajian ulang kesepakatan perdagangan Uni Eropa-Indonesia di tengah masalah hak asasi manusia dan lingkungan

Lebih dari 120 organisasi masyarakat sipil dari Eropa dan Indonesia, termasuk Human Rights Monitor, telah menyerukan kepada Uni Eropa dan Indonesia untuk mengakhiri negosiasi atas usulan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA). Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) Uni Eropa-Indonesia yang sedang dikembangkan kemungkinan besar akan menimbulkan risiko yang signifikan terhadap lingkungan hidup dan hak asasi manusia, terutama bagi masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya di kepulauan Indonesia.

Pengamatan Akhir CESCR PBB tentang Indonesia pada Maret 2024 E/C.12/IDN/CO/2

Dokumen resmi ini menyajikan tinjauan rinci Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB terhadap upaya dan hambatan Indonesia dalam mengimplementasikan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Dokumen ini mencakup perkembangan legislatif, masalah lingkungan, dan perlindungan hak asasi manusia, serta memberikan analisis dan rekomendasi yang menyeluruh berdasarkan temuan-temuan dari sesi ke-75 komite tersebut.

Photo of Ambassador Febrian A. Ruddyard

Pemerintah Indonesia menjawab pengaduan dari lima Prosedur Khusus PBB pada tanggal 5 Mei

Lima Prosedur Khusus Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyurati Pemerintah Indonesia pada bulan Mei 2023 untuk mempertanyakan sejumlah pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia telah menjawab surat tersebut. …

Pemerintah Indonesia menjawab pengaduan dari lima Prosedur Khusus PBB pada tanggal 5 Mei Read More »

Lima Prosedur Khusus PBB mengangkat kasus mutilasi serta kasus penyiksaan dan pembunuhan orang asli Papua

Pada tanggal 5 Mei 2023, Lima Prosedur Khusus Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyurati pemerintah Indonesia terkait kasus-kasus kekerasan termasuk pembunuhan di luar proses hukum di Papua. Teks …

Lima Prosedur Khusus PBB mengangkat kasus mutilasi serta kasus penyiksaan dan pembunuhan orang asli Papua Read More »