Berita HAM

News on the human rights and conflict situation in the Indo-Pacific region.

Masyarakat sipil mendesak pengkajian ulang kesepakatan perdagangan Uni Eropa-Indonesia di tengah masalah hak asasi manusia dan lingkungan

Berita HAM, Materi Sumber Daya / , , /

Lebih dari 120 organisasi masyarakat sipil dari Eropa dan Indonesia, termasuk Human Rights Monitor, telah menyerukan kepada Uni Eropa dan Indonesia untuk mengakhiri negosiasi atas usulan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA). Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) Uni Eropa-Indonesia yang sedang dikembangkan kemungkinan besar akan menimbulkan risiko yang signifikan terhadap lingkungan hidup dan hak asasi manusia, terutama bagi masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya di kepulauan Indonesia.

Laporan baru mendokumentasikan dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah

Berita HAM / , /

Laporan terbaru Human Rights Monitor mengungkap bukti serangan yang meluas dan sistematis terhadap masyarakat sipil asli di Provinsi Papua Tengah, Indonesia selama operasi aparat keamanan pada bulan April 2023. Investigasi ini mendokumentasikan penghancuran infrastruktur sipil, pembunuhan, dan pengungsian massal yang dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Photo of Ambassador Febrian A. Ruddyard

Pemerintah Indonesia menjawab pengaduan dari lima Prosedur Khusus PBB pada tanggal 5 Mei

Berita HAM, Materi Sumber Daya / , , , /

Lima Prosedur Khusus Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyurati Pemerintah Indonesia pada bulan Mei 2023 untuk mempertanyakan sejumlah pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia telah menjawab surat tersebut. …

Pemerintah Indonesia menjawab pengaduan dari lima Prosedur Khusus PBB pada tanggal 5 Mei Read More »

Laporan HRM “Tumpas habis dulu… Urusan HAM kita bicarakan kemudian” mengungkap serangan militer Indonesia terhadap desa-desa adat di Tanah Papua

Berita HAM, Laporan-laporan / , , /

Laporan terbaru Human Rights Monitor setebal 49 halaman menggali lebih dalam tentang serangan sistematis tentara Indonesia terhadap desa-desa adat Papua Barat, menyoroti potensi kejahatan terhadap kemanusiaan. Citra satelit menunjukkan 206 bangunan yang hancur dan pemindahan lebih dari 2.000 penduduk asli Ngalum. Dengan perhatian internasional yang sangat dibutuhkan, laporan ini mempertanyakan kepatuhan Indonesia terhadap hukum humaniter internasional.

Indonesian soldier taking sefy in front of a church in the Mapenduma District, Nduga Regency, 2019

Update Pengungsi, Juni 2023: Bentrokan bersenjata dan serangan keamanan menyebabkan pengungsian internal baru di Kabupaten Nduga, Intan Jaya, dan Kepulauan Yapen

Berita HAM, Laporan-laporan / , /

Bentrokan bersenjata yang sedang berlangsung antara pasukan keamanan Indonesia dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) telah menyebabkan jumlah pengungsi internal (IDPs) meningkat dan pada saat yang sama menghalangi mereka untuk kembali dengan aman ke rumah mereka.

Lima Prosedur Khusus PBB mengangkat kasus mutilasi serta kasus penyiksaan dan pembunuhan orang asli Papua

Berita HAM, Materi Sumber Daya / , , /

Pada tanggal 5 Mei 2023, Lima Prosedur Khusus Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyurati pemerintah Indonesia terkait kasus-kasus kekerasan termasuk pembunuhan di luar proses hukum di Papua. Teks …

Lima Prosedur Khusus PBB mengangkat kasus mutilasi serta kasus penyiksaan dan pembunuhan orang asli Papua Read More »

Dewan Hak Asasi Manusia menyerukan akses ke Tanah Papua selama UPR

Berita HAM, Laporan-laporan / , /

On 9 November 2022, Indonesia was reviewed for a fourth time by the UN Human Rights Council’s (HRC) Universal Periodic Review (UPR), a review in which the members of the Human Rights Council discuss the overall human rights situation in Indonesia, including in West Papua. During the three hours session in Geneva, Indonesia presented its human rights record from the state’s perspective after it had submitted its national report for this review.