Berita HAM

Laporan penelitian setebal 24 halaman berjudul “Tak Ada Jalan Pulang: Sebuah laporan yang mengkaji tuduhan penggunaan alat peledak yang diaktifkan oleh korban di Tanah Papua dalam konteks kewajiban Indonesia berdasarkan Konvensi Larangan Ranjau Anti-Personel” menganalisis lima insiden yang terdokumentasi yang melibatkan dugaan ranjau anti-personel, jebakan peledak, dan alat peledak lain yang diaktifkan oleh korban di Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan antara tahun 2023 dan 2025.

Dokumen setebal 10 halaman ini menguraikan berbagai kasus dan perkembangan, termasuk pelanggaran hak asasi manusia beserta polanya, eskalasi konflik bersenjata dan dampaknya terhadap warga sipil, pergeseran politik signifikan di Indonesia

Laporan setebal 11 halaman ini memaparkan berbagai kasus dan perkembangan, termasuk pelanggaran hak asasi manusia beserta pola-polanya; perkembangan konflik bersenjata dan dampaknya terhadap warga sipil; pergeseran politik signifikan di Indonesia

Antara Januari dan Maret 2026, para pembela hak asasi manusia dan media lokal memberitakan terjadinya pengungsian internal baru di Tanah Papua akibat serangkaian penggerebekan oleh pasukan keamanan serta meningkatnya kehadiran personel militer di dataran tinggi tengah. Hingga akhir Maret 2026, lebih dari 107.039 warga sipil di berbagai kabupaten masih mengungsi secara internal akibat operasi militer dan konflik bersenjata

Situasi hak asasi manusia di Tanah Papua [1] sepanjang tahun 2025 menunjukkan perkembangan kritis dalam konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade antara negara Indonesia dan penduduk asli Papua. Meskipun pola-pola sistemik tertentu, seperti struktur impunitas hukum dan penindasan terhadap perbedaan pendapat politik yang damai, tetap stagnan, tahun 2025 telah menghadirkan serangkaian pola baru yang agresif yang menunjukkan perubahan signifikan dari dinamika tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya. Dokumentasi kasus oleh pembelah hak asasi manusia lokal dan aktivis independen menunjukkan bahwa situasi telah beralih dari pemberontakan lokal di dataran tinggi menjadi perang taktik modern yang luas di seluruh dataran tinggi tengah.

Antara September dan Oktober 2025, Papua Barat mengalami pengungsian internal yang meluas dan berdampak pada lebih dari 102.966 warga sipil di berbagai kabupaten akibat operasi militer Indonesia dan konflik bersenjata

Dokumen setebal 12 halaman ini menguraikan kasus-kasus dan perkembangan yang terjadi, termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan polanya, eskalasi konflik bersenjata dan dampaknya terhadap warga sipil, pergeseran politik yang signifikan di Indonesia yang berdampak pada Papua Barat, serta tanggapan dan inisiatif internasional. Laporan ini mencakup periode 1 Juli hingga 30 September 2025.

iliterisasi sistematis wilayah dataran tinggi Papua Barat sejak Agustus 2025 merupakan transformasi wilayah sipil menjadi zona operasi militer yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang berimplikasi langsung pada eskalasi konflik bersenjata, ekstraksi sumber daya alam, dan pemindahan penduduk.

Dokumen setebal 10 halaman ini menguraikan kasus-kasus dan perkembangan yang terjadi, termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan polanya, eskalasi konflik bersenjata dan dampaknya terhadap masyarakat sipil, perubahan politik yang signifikan di Indonesia yang berdampak pada Tanah Papua, serta tanggapan dan inisiatif internasional. Dokumen ini mencakup periode dari 1 April hingga 3 Juni 2025, dengan beberapa perkembangan yang terjadi setelah periode tersebut.

Krisis kemanusiaan di Papua Barat terus berlanjut. Hingga pertengahan Agustus 2025, lebih dari 100.313 orang di Papua Barat masih menjadi pengungsi internal akibat konflik bersenjata antara pasukan keamanan Indonesia dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

Bentrokan bersenjata yang sedang berlangsung antara pasukan keamanan Indonesia dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) telah menyebabkan jumlah pengungsi internal (IDPs) meningkat dan pada saat yang sama menghalangi mereka untuk kembali dengan aman ke rumah mereka.