News on the human rights and conflict situation in the Indo-Pacific region.
Antara September dan Oktober 2025, Papua Barat mengalami pengungsian internal yang meluas dan berdampak pada lebih dari 102.966 warga sipil di berbagai kabupaten akibat operasi militer Indonesia dan konflik bersenjata
Dokumen setebal 12 halaman ini menguraikan kasus-kasus dan perkembangan yang terjadi, termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan polanya, eskalasi konflik bersenjata dan dampaknya terhadap warga sipil, pergeseran politik yang signifikan di Indonesia yang berdampak pada Papua Barat, serta tanggapan dan inisiatif internasional. Laporan ini mencakup periode 1 Juli hingga 30 September 2025.
iliterisasi sistematis wilayah dataran tinggi Papua Barat sejak Agustus 2025 merupakan transformasi wilayah sipil menjadi zona operasi militer yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang berimplikasi langsung pada eskalasi konflik bersenjata, ekstraksi sumber daya alam, dan pemindahan penduduk.
Dokumen setebal 10 halaman ini menguraikan kasus-kasus dan perkembangan yang terjadi, termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan polanya, eskalasi konflik bersenjata dan dampaknya terhadap masyarakat sipil, perubahan politik yang signifikan di Indonesia yang berdampak pada Tanah Papua, serta tanggapan dan inisiatif internasional. Dokumen ini mencakup periode dari 1 April hingga 3 Juni 2025, dengan beberapa perkembangan yang terjadi setelah periode tersebut.
Krisis kemanusiaan di Papua Barat terus berlanjut. Hingga pertengahan Agustus 2025, lebih dari 100.313 orang di Papua Barat masih menjadi pengungsi internal akibat konflik bersenjata antara pasukan keamanan Indonesia dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).
Lebih dari 120 organisasi masyarakat sipil dari Eropa dan Indonesia, termasuk Human Rights Monitor, telah menyerukan kepada Uni Eropa dan Indonesia untuk mengakhiri negosiasi atas usulan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA). Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) Uni Eropa-Indonesia yang sedang dikembangkan kemungkinan besar akan menimbulkan risiko yang signifikan terhadap lingkungan hidup dan hak asasi manusia, terutama bagi masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya di kepulauan Indonesia.
Proyek ‘Makanan Bergizi Gratis’ (MBG) yang dipelopori oleh Presiden Prabowo Subianto telah mencapai Papua Barat. Program ini bertujuan untuk menjangkau 2 juta siswa di seluruh Indonesia, dengan peluncuran skala besar dijadwalkan pada tanggal 17 Februari 2025.
Pada tahun 2020, Komisi Eropa meluncurkan Kesepakatan Hijau Eropa, sebuah kerangka kerja kebijakan ambisius yang menargetkan netralitas iklim di seluruh Uni Eropa (UE) pada tahun 2050.
Laporan terbaru Human Rights Monitor mengungkap bukti serangan yang meluas dan sistematis terhadap masyarakat sipil asli di Provinsi Papua Tengah, Indonesia selama operasi aparat keamanan pada bulan April 2023. Investigasi ini mendokumentasikan penghancuran infrastruktur sipil, pembunuhan, dan pengungsian massal yang dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Lima Prosedur Khusus Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyurati Pemerintah Indonesia pada bulan Mei 2023 untuk mempertanyakan sejumlah pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia telah menjawab surat tersebut.
Pemerintah Indonesia menjawab pengaduan dari lima Prosedur Khusus PBB pada tanggal 5 Mei Read More »
Laporan terbaru Human Rights Monitor setebal 49 halaman menggali lebih dalam tentang serangan sistematis tentara Indonesia terhadap desa-desa adat Papua Barat, menyoroti potensi kejahatan terhadap kemanusiaan. Citra satelit menunjukkan 206 bangunan yang hancur dan pemindahan lebih dari 2.000 penduduk asli Ngalum. Dengan perhatian internasional yang sangat dibutuhkan, laporan ini mempertanyakan kepatuhan Indonesia terhadap hukum humaniter internasional.
Bentrokan bersenjata yang sedang berlangsung antara pasukan keamanan Indonesia dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) telah menyebabkan jumlah pengungsi internal (IDPs) meningkat dan pada saat yang sama menghalangi mereka untuk kembali dengan aman ke rumah mereka.
ada 4 Juli 2023, Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Pencegahan Genosida, Ibu Alice Wairimu Nderitu, dalam pidato pembukaannya pada Pertemuan ke-22, Sesi Reguler ke-53 Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa, Swiss, menyatakan keprihatinannya mengenai situasi hak asasi manusia di provinsi-provinsi paling timur di Indonesia.
Penasihat Khusus Genosida PBB prihatin dengan situasi HAM di Tanah Papua Read More »
Pada tanggal 5 Mei 2023, Lima Prosedur Khusus Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyurati pemerintah Indonesia terkait kasus-kasus kekerasan termasuk pembunuhan di luar proses hukum di Papua. Teks
On 9 November 2022, Indonesia was reviewed for a fourth time by the UN Human Rights Council’s (HRC) Universal Periodic Review (UPR), a review in which the members of the Human Rights Council discuss the overall human rights situation in Indonesia, including in West Papua. During the three hours session in Geneva, Indonesia presented its human rights record from the state’s perspective after it had submitted its national report for this review.
Dewan Hak Asasi Manusia menyerukan akses ke Tanah Papua selama UPR Read More »
As of December 2022, the government of Indonesia ignores the presence of more than 60,000 estimated internally displaced persons (IDPs) from the regencies Nduga, Puncak, Intan Jaya, Maybrat, Pegunungan Bintang and Yahukimo
Statistik kekerasan bersenjata dan serangkaian serangan baru-baru ini menunjukkan bahwa konflik di Papua Barat telah mencapai tingkat eskalasi baru sepanjang tahun 2022
Konflik bersenjata di Tanah Papua mencapai tingkat eskalasi baru pada tahun 2022 Read More »
