Para pembela hak asasi manusia (HAM), keluarga korban, pengacara, dan organisasi masyarakat sipil terus menyuarakan keprihatinan atas impunitas yang terus berlanjut terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia di Tanah Papua.
Pada awal Juni 2026, lebih dari 122.931 warga sipil di berbagai kabupaten tetap mengungsi secara internal akibat operasi militer dan konflik bersenjata
Dokumen setebal 10 halaman ini menguraikan berbagai kasus dan perkembangan, termasuk pelanggaran hak asasi manusia beserta polanya, eskalasi konflik bersenjata dan dampaknya terhadap warga sipil, pergeseran politik signifikan di Indonesia
Pada 21 Mei 2026, Parlemen Eropa dengan suara bulat mengesahkan resolusi yang mendesak pertanggungjawaban atas serangan terhadap pembela hak asasi manusia dan lingkungan hidup, Andrie Yunus dan Muhammad Rosidi. Terakhir
Antara Januari dan Maret 2026, para pembela hak asasi manusia dan media lokal memberitakan terjadinya pengungsian internal baru di Tanah Papua akibat serangkaian penggerebekan oleh pasukan keamanan serta meningkatnya kehadiran personel militer di dataran tinggi tengah. Hingga akhir Maret 2026, lebih dari 107.039 warga sipil di berbagai kabupaten masih mengungsi secara internal akibat operasi militer dan konflik bersenjata
Situasi hak asasi manusia di Tanah Papua [1] sepanjang tahun 2025 menunjukkan perkembangan kritis dalam konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade antara negara Indonesia dan penduduk asli Papua. Meskipun pola-pola sistemik tertentu, seperti struktur impunitas hukum dan penindasan terhadap perbedaan pendapat politik yang damai, tetap stagnan, tahun 2025 telah menghadirkan serangkaian pola baru yang agresif yang menunjukkan perubahan signifikan dari dinamika tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya. Dokumentasi kasus oleh pembelah hak asasi manusia lokal dan aktivis independen menunjukkan bahwa situasi telah beralih dari pemberontakan lokal di dataran tinggi menjadi perang taktik modern yang luas di seluruh dataran tinggi tengah.
Laporan Tahunan 2025: Hak Asasi Manusia dan Konflik di Tanah Papua Read More »
Antara September dan Oktober 2025, Papua Barat mengalami pengungsian internal yang meluas dan berdampak pada lebih dari 102.966 warga sipil di berbagai kabupaten akibat operasi militer Indonesia dan konflik bersenjata
Dokumen setebal 12 halaman ini menguraikan kasus-kasus dan perkembangan yang terjadi, termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan polanya, eskalasi konflik bersenjata dan dampaknya terhadap warga sipil, pergeseran politik yang signifikan di Indonesia yang berdampak pada Papua Barat, serta tanggapan dan inisiatif internasional. Laporan ini mencakup periode 1 Juli hingga 30 September 2025.
iliterisasi sistematis wilayah dataran tinggi Papua Barat sejak Agustus 2025 merupakan transformasi wilayah sipil menjadi zona operasi militer yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang berimplikasi langsung pada eskalasi konflik bersenjata, ekstraksi sumber daya alam, dan pemindahan penduduk.
Krisis kemanusiaan di Papua Barat terus berlanjut. Hingga pertengahan Agustus 2025, lebih dari 100.313 orang di Papua Barat masih menjadi pengungsi internal akibat konflik bersenjata antara pasukan keamanan Indonesia dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).
Proyek ‘Makanan Bergizi Gratis’ (MBG) yang dipelopori oleh Presiden Prabowo Subianto telah mencapai Papua Barat. Program ini bertujuan untuk menjangkau 2 juta siswa di seluruh Indonesia, dengan peluncuran skala besar dijadwalkan pada tanggal 17 Februari 2025.
Laporan terbaru Human Rights Monitor mengungkap bukti serangan yang meluas dan sistematis terhadap masyarakat sipil asli di Provinsi Papua Tengah, Indonesia selama operasi aparat keamanan pada bulan April 2023. Investigasi ini mendokumentasikan penghancuran infrastruktur sipil, pembunuhan, dan pengungsian massal yang dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Dokumen resmi ini menyajikan tinjauan rinci Komite PBB untuk Hak Sipil dan Politik terhadap upaya dan hambatan Indonesia dalam menerapkan hak-hak seperti perlindungan dari pembunuhan di luar proses hukum, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan kebebasan seperti kebebasan berekspresi dan berkumpul.
Pengamatan Akhir CCPR PBB terhadap Indonesia pada Maret 2024 CCPR/C/IDN/CO/2 Read More »
Tanah Papua pada tahun 2023 menghadapi situasi hak asasi manusia yang jauh lebih buruk dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Konflik yang sudah berlangsung puluhan tahun dan belum terselesaikan semakin meningkat sejak Desember 2018, yang menyebabkan lonjakan pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, dan penyiksaan oleh aparat keamanan, terutama di dataran tinggi.
Laporan Tahunan 2023: Hak Asasi Manusia dan Konflik di Tanah Papua Read More »
Dokumen resmi ini menyajikan tinjauan rinci Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB terhadap upaya dan hambatan Indonesia dalam mengimplementasikan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Dokumen ini mencakup perkembangan legislatif, masalah lingkungan, dan perlindungan hak asasi manusia, serta memberikan analisis dan rekomendasi yang menyeluruh berdasarkan temuan-temuan dari sesi ke-75 komite tersebut.
Pengamatan Akhir CESCR PBB tentang Indonesia pada Maret 2024 E/C.12/IDN/CO/2 Read More »
Lima Prosedur Khusus Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyurati Pemerintah Indonesia pada bulan Mei 2023 untuk mempertanyakan sejumlah pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia telah menjawab surat tersebut.
Pemerintah Indonesia menjawab pengaduan dari lima Prosedur Khusus PBB pada tanggal 5 Mei Read More »
Laporan terbaru Human Rights Monitor setebal 49 halaman menggali lebih dalam tentang serangan sistematis tentara Indonesia terhadap desa-desa adat Papua Barat, menyoroti potensi kejahatan terhadap kemanusiaan. Citra satelit menunjukkan 206 bangunan yang hancur dan pemindahan lebih dari 2.000 penduduk asli Ngalum. Dengan perhatian internasional yang sangat dibutuhkan, laporan ini mempertanyakan kepatuhan Indonesia terhadap hukum humaniter internasional.
Pada tanggal 5 Mei 2023, Lima Prosedur Khusus Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyurati pemerintah Indonesia terkait kasus-kasus kekerasan termasuk pembunuhan di luar proses hukum di Papua. Teks
As of December 2022, the government of Indonesia ignores the presence of more than 60,000 estimated internally displaced persons (IDPs) from the regencies Nduga, Puncak, Intan Jaya, Maybrat, Pegunungan Bintang and Yahukimo
Statistik kekerasan bersenjata dan serangkaian serangan baru-baru ini menunjukkan bahwa konflik di Papua Barat telah mencapai tingkat eskalasi baru sepanjang tahun 2022
Konflik bersenjata di Tanah Papua mencapai tingkat eskalasi baru pada tahun 2022 Read More »
