admin

Laporan Tahunan 2023: Hak Asasi Manusia dan Konflik di Tanah Papua

Tanah Papua pada tahun 2023 menghadapi situasi hak asasi manusia yang jauh lebih buruk dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Konflik yang sudah berlangsung puluhan tahun dan belum terselesaikan semakin meningkat sejak Desember 2018, yang menyebabkan lonjakan pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, dan penyiksaan oleh aparat keamanan, terutama di dataran tinggi.

Pengamatan Akhir CESCR PBB tentang Indonesia pada Maret 2024 E/C.12/IDN/CO/2

Dokumen resmi ini menyajikan tinjauan rinci Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB terhadap upaya dan hambatan Indonesia dalam mengimplementasikan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Dokumen ini mencakup perkembangan legislatif, masalah lingkungan, dan perlindungan hak asasi manusia, serta memberikan analisis dan rekomendasi yang menyeluruh berdasarkan temuan-temuan dari sesi ke-75 komite tersebut.

Photo of Ambassador Febrian A. Ruddyard

Pemerintah Indonesia menjawab pengaduan dari lima Prosedur Khusus PBB pada tanggal 5 Mei

Lima Prosedur Khusus Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyurati Pemerintah Indonesia pada bulan Mei 2023 untuk mempertanyakan sejumlah pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia telah menjawab surat tersebut. …

Pemerintah Indonesia menjawab pengaduan dari lima Prosedur Khusus PBB pada tanggal 5 Mei Read More »

Laporan HRM “Tumpas habis dulu… Urusan HAM kita bicarakan kemudian” mengungkap serangan militer Indonesia terhadap desa-desa adat di Tanah Papua

Laporan terbaru Human Rights Monitor setebal 49 halaman menggali lebih dalam tentang serangan sistematis tentara Indonesia terhadap desa-desa adat Papua Barat, menyoroti potensi kejahatan terhadap kemanusiaan. Citra satelit menunjukkan 206 bangunan yang hancur dan pemindahan lebih dari 2.000 penduduk asli Ngalum. Dengan perhatian internasional yang sangat dibutuhkan, laporan ini mempertanyakan kepatuhan Indonesia terhadap hukum humaniter internasional.

Lima Prosedur Khusus PBB mengangkat kasus mutilasi serta kasus penyiksaan dan pembunuhan orang asli Papua

Pada tanggal 5 Mei 2023, Lima Prosedur Khusus Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyurati pemerintah Indonesia terkait kasus-kasus kekerasan termasuk pembunuhan di luar proses hukum di Papua. Teks …

Lima Prosedur Khusus PBB mengangkat kasus mutilasi serta kasus penyiksaan dan pembunuhan orang asli Papua Read More »