Publications

Laporan HRM “Tak Ada Jalan Aman Pulang” mengkaji tuduhan adanya jebakan di Tanah Papua

Berita HAM, Laporan-laporan / , /

Laporan penelitian setebal 24 halaman berjudul “Tak Ada Jalan Pulang: Sebuah laporan yang mengkaji tuduhan penggunaan alat peledak yang diaktifkan oleh korban di Tanah Papua dalam konteks kewajiban Indonesia berdasarkan Konvensi Larangan Ranjau Anti-Personel” menganalisis lima insiden yang terdokumentasi yang melibatkan dugaan ranjau anti-personel, jebakan peledak, dan alat peledak lain yang diaktifkan oleh korban di Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan antara tahun 2023 dan 2025.

Laporan HRM “Tak Ada Jalan Aman Pulang” mengkaji tuduhan adanya jebakan di Tanah Papua Read More »

Papua Monitor Q1 2026: Tidak ada upaya meredakan ketegangan karena operasi militer memicu gelombang pengungsian baru

Berita HAM, Laporan-laporan / , /

Laporan setebal 11 halaman ini memaparkan berbagai kasus dan perkembangan, termasuk pelanggaran hak asasi manusia beserta pola-polanya; perkembangan konflik bersenjata dan dampaknya terhadap warga sipil; pergeseran politik signifikan di Indonesia

Papua Monitor Q1 2026: Tidak ada upaya meredakan ketegangan karena operasi militer memicu gelombang pengungsian baru Read More »

Laporan Triwulan Papua Q1 2025: Pemboman & Pengungsian: Militer Memperluas Jangkauan Sipil dan Doktrin Perang Baru di Tengah Protes

Laporan-laporan / , /

Dokumen 9 halaman ini mencantumkan kasus-kasus dan perkembangan, termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan polanya; eskalasi konflik bersenjata dan dampaknya terhadap warga sipil; pergeseran politik penting di Indonesia yang mempengaruhi Papua Barat; dan tanggapan serta inisiatif internasional. Dokumen ini mencakup periode dari 1 Januari hingga 31 Maret 2025.

Laporan Triwulan Papua Q1 2025: Pemboman & Pengungsian: Militer Memperluas Jangkauan Sipil dan Doktrin Perang Baru di Tengah Protes Read More »

Masyarakat sipil mendesak pengkajian ulang kesepakatan perdagangan Uni Eropa-Indonesia di tengah masalah hak asasi manusia dan lingkungan

Berita HAM, Materi Sumber Daya / , , /

Lebih dari 120 organisasi masyarakat sipil dari Eropa dan Indonesia, termasuk Human Rights Monitor, telah menyerukan kepada Uni Eropa dan Indonesia untuk mengakhiri negosiasi atas usulan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA). Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) Uni Eropa-Indonesia yang sedang dikembangkan kemungkinan besar akan menimbulkan risiko yang signifikan terhadap lingkungan hidup dan hak asasi manusia, terutama bagi masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya di kepulauan Indonesia.

Masyarakat sipil mendesak pengkajian ulang kesepakatan perdagangan Uni Eropa-Indonesia di tengah masalah hak asasi manusia dan lingkungan Read More »

Laporan Tahunan Tanah Papua 2022 – Hak Asasi Manusia dan Situasi Konflik

Laporan-laporan / , /

Two major developments with a significant effect on the human rights situation in West Papua throughout 2022 were, firstly, Jakarta’s plans to amend the Papuan special autonomy law and establish new provinces in West Papua. This has caused widespread rejection among indigenous Papuans. In July 2021, the central government unilaterally amended the Papuan Special Autonomy (Otsus) Law without the participation of the Papuan Peoples Assembly (MRP) and the provincial government. Secondly, the ongoing armed conflict in West Papua causes a climate of persistent violence, particularly in the conflict areas. Papuan human rights defenders kept reporting cases of torture, extra-judicial killings and enforced disappearances – many of such cases are directly related to armed conflict.

Laporan Tahunan Tanah Papua 2022 – Hak Asasi Manusia dan Situasi Konflik Read More »

Dewan Hak Asasi Manusia menyerukan akses ke Tanah Papua selama UPR

Berita HAM, Laporan-laporan / , /

On 9 November 2022, Indonesia was reviewed for a fourth time by the UN Human Rights Council’s (HRC) Universal Periodic Review (UPR), a review in which the members of the Human Rights Council discuss the overall human rights situation in Indonesia, including in West Papua. During the three hours session in Geneva, Indonesia presented its human rights record from the state’s perspective after it had submitted its national report for this review.

Dewan Hak Asasi Manusia menyerukan akses ke Tanah Papua selama UPR Read More »