Hingga akhir Agustus 2026, lebih dari 127.031 warga sipil di berbagai kabupaten di Tanah Papua masih mengungsi akibat operasi militer dan konflik bersenjata
Dari April hingga Juni 2026, situasi hak asasi manusia di Tanah Papua didominasi oleh operasi militer dan kekerasan bersenjata di Kabupaten Puncak dan Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Operasi keamanan juga dilaporkan terjadi di Kabupaten Mimika, Nduga, Yahukimo, dan Lanny Jaya. HRM mendokumentasikan 24 korban dugaan pembunuhan di luar proses hukum selama kuartal tersebut, bersamaan dengan peningkatan yang signifikan dalam laporan perlakuan buruk yang terkait dengan operasi pasukan keamanan di dataran tinggi tengah.
Dokumen setebal 10 halaman ini menguraikan kasus-kasus dan perkembangan yang terjadi, termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan polanya, eskalasi konflik bersenjata dan dampaknya terhadap masyarakat sipil, perubahan politik yang signifikan di Indonesia yang berdampak pada Tanah Papua, serta tanggapan dan inisiatif internasional. Dokumen ini mencakup periode dari 1 April hingga 3 Juni 2025, dengan beberapa perkembangan yang terjadi setelah periode tersebut.
: Laporan terbaru Human Rights Monitor mengungkap bukti serangan yang meluas dan sistematis terhadap masyarakat sipil asli di Provinsi Papua Tengah, Indonesia, selama operasi aparat keamanan pada bulan April 2023. Investigasi ini mendokumentasikan penghancuran infrastruktur sipil, pembunuhan, dan pengungsian internbal yang dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Bentrokan bersenjata yang sedang berlangsung antara pasukan keamanan Indonesia dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) telah menyebabkan jumlah pengungsi internal (IDPs) meningkat dan pada saat yang sama menghalangi mereka untuk kembali dengan aman ke rumah mereka.
ada 4 Juli 2023, Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Pencegahan Genosida, Ibu Alice Wairimu Nderitu, dalam pidato pembukaannya pada Pertemuan ke-22, Sesi Reguler ke-53 Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa, Swiss, menyatakan keprihatinannya mengenai situasi hak asasi manusia di provinsi-provinsi paling timur di Indonesia.
Penasihat Khusus Genosida PBB prihatin dengan situasi HAM di Tanah Papua Read More »
