Penasihat Khusus Genosida PBB prihatin dengan situasi HAM di Tanah Papua

ada 4 Juli 2023, Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Pencegahan Genosida, Ibu Alice Wairimu Nderitu, dalam pidato pembukaannya pada Pertemuan ke-22, Sesi Reguler ke-53 Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa, Swiss, menyatakan keprihatinannya mengenai situasi hak asasi manusia di provinsi-provinsi paling timur di Indonesia.

Penasihat Khusus Genosida PBB prihatin dengan situasi HAM di Tanah Papua Read More »

Lima Prosedur Khusus PBB mengangkat kasus mutilasi serta kasus penyiksaan dan pembunuhan orang asli Papua

Pada tanggal 5 Mei 2023, Lima Prosedur Khusus Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyurati pemerintah Indonesia terkait kasus-kasus kekerasan termasuk pembunuhan di luar proses hukum di Papua. Teks

Lima Prosedur Khusus PBB mengangkat kasus mutilasi serta kasus penyiksaan dan pembunuhan orang asli Papua Read More »

Laporan Tahunan Tanah Papua 2022 – Hak Asasi Manusia dan Situasi Konflik

Two major developments with a significant effect on the human rights situation in West Papua throughout 2022 were, firstly, Jakarta’s plans to amend the Papuan special autonomy law and establish new provinces in West Papua. This has caused widespread rejection among indigenous Papuans. In July 2021, the central government unilaterally amended the Papuan Special Autonomy (Otsus) Law without the participation of the Papuan Peoples Assembly (MRP) and the provincial government. Secondly, the ongoing armed conflict in West Papua causes a climate of persistent violence, particularly in the conflict areas. Papuan human rights defenders kept reporting cases of torture, extra-judicial killings and enforced disappearances – many of such cases are directly related to armed conflict.

Laporan Tahunan Tanah Papua 2022 – Hak Asasi Manusia dan Situasi Konflik Read More »

Dewan Hak Asasi Manusia menyerukan akses ke Tanah Papua selama UPR

On 9 November 2022, Indonesia was reviewed for a fourth time by the UN Human Rights Council’s (HRC) Universal Periodic Review (UPR), a review in which the members of the Human Rights Council discuss the overall human rights situation in Indonesia, including in West Papua. During the three hours session in Geneva, Indonesia presented its human rights record from the state’s perspective after it had submitted its national report for this review.

Dewan Hak Asasi Manusia menyerukan akses ke Tanah Papua selama UPR Read More »