Krisis kemanusiaan di Tanah Papua terus berlanjut. Hingga pertengahan Agustus 2025, lebih dari 100.313 orang di Tanah Papua
Pada bulan Juli 2025, Keuskupan Timika menyampaikan keprihatinan serius tentang situasi kemanusiaan yang memburuk di Tanah Papua akibat konflik bersenjata yang semakin meningkat antara aparat keamanan (TNI-POLRI) dan TPNPB. Konflik telah meningkat dengan pasukan keamanan yang menggunakan senjata canggih, termasuk pengeboman udara, mortir, ranjau, dan pesawat tak berawak, serta menargetkan tidak hanya kelompok bersenjata tetapi juga infrastruktur sipil seperti sekolah, rumah sakit, gereja, dan daerah pemukiman warga.
Keuskupan Timika telah menyerukan intervensi kemanusiaan segera, mendesak semua pihak untuk menerapkan jeda kemanusiaan, menghentikan permusuhan di wilayah sipil, dan menciptakan zona bebas perang untuk memungkinkan bantuan kemanusiaan menjangkau penduduk yang mengungsi. Gereja secara khusus menuntut agar pasukan keamanan menghentikan kebijakan-kebijakan bergaya militer terhadap warga sipil, termasuk pembatasan pertanian dan persyaratan wajib lapor yang mengancam ketahanan pangan. Selain itu, mereka juga menyerukan penangguhan investasi di Tanah Papua, peninjauan ulang izin eksploitasi sumber daya alam, dan kehadiran pemerintah yang tulus untuk menyediakan layanan dasar bagi para pengungsi. Keuskupan menekankan perlunya penyelesaian konflik yang beradab melalui dialog politik dengan mediasi pihak ketiga yang netral, dengan menyoroti bahwa isu-isu yang mendasarinya tidak hanya mencakup kemerdekaan politik tetapi juga masalah-masalah yang berkaitan dengan investasi yang mempengaruhi hak-hak adat masyarakat adat.
Kabupaten Intan Jaya
Situasi di Kabupaten Intan Jaya sejak bulan Juli 2025 ditandai dengan meningkatnya konflik bersenjata antara pasukan keamanan Indonesia dan TPNPB, yang mengakibatkan pengungsian besar-besaran terhadap warga sipil, terutama pada saat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Pengungsian paling signifikan terjadi pada tanggal 16 Agustus 2025, ketika operasi keamanan yang melibatkan Satgas 500/Rajawali/Habema menargetkan beberapa desa, termasuk Eknemba, Kusage, Taitawa, Ndugupa, Molemba, dan Zoanbili di Distrik Sugapa. Operasi ini dilaporkan melibatkan pengerahan pasukan berskala besar, termasuk laporan serangan pesawat tak berawak yang membawa bahan peledak, dan mengakibatkan lebih dari 1.000 warga masyarakat adat Papua mengungsi ke hutan dan gua-gua untuk menghindari pasukan keamanan yang mendekat.
Dampak kemanusiaan yang ditimbulkan sangat parah, dengan seluruh desa ditinggalkan karena penduduknya melarikan diri dengan hanya membawa kebutuhan dasar. Pada tanggal 17 Agustus 2025, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80, 310 pengungsi (150 perempuan, 90 laki-laki, dan 70 anak-anak) dari Eknemba dilaporkan telah tiba di Desa Yokatapa, sementara kurang lebih 200 pengungsi lainnya tiba di Kota Sugapa. Banyak pengungsi yang masih tersebar di hutan-hutan dalam kondisi yang berbahaya, dengan akses yang terbatas terhadap makanan, air bersih, layanan kesehatan, dan tempat tinggal. Anak-anak dan bayi sangat rentan, dengan laporan demam dan batuk karena terpapar, sementara wanita hamil dan orang lanjut usia berjuang dengan kondisi di kamp-kamp hutan.
Meskipun ada dokumentasi tentang pengungsian oleh para pembela hak asasi manusia dan laporan media, para pejabat militer Indonesia telah menepis laporan-laporan tersebut sebagai “propaganda TPNPB,” dan menyatakan bahwa kehidupan di Intan Jaya terus berlanjut secara normal dan upacara Hari Kemerdekaan berjalan tanpa insiden. Hal ini bertentangan dengan laporan saksi mata dan bukti foto pengungsian massal, yang menyoroti ketidaksesuaian antara pernyataan resmi militer dengan kenyataan yang dihadapi oleh penduduk asli yang terjebak dalam zona konflik. Masyarakat yang mengungsi telah mengeluarkan seruan perdamaian, menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan operasi militer di Intan Jaya.
Para pengungsi dari Desa Eknemba, Distrik Sugapa, meninggalkan rumah mereka, pertengahan Agustus 2025
Kabupaten Yahukimo
Kabupaten Yahukimo mengalami pengungsian warga sipil yang signifikan pada pertengahan Agustus 2025 karena konflik bersenjata antara pasukan keamanan Indonesia dan TPNPB. Bentrokan dilaporkan terjadi pada tanggal 10 Agustus 2025 dan kembali meningkat secara signifikan antara tanggal 15 dan 16 Agustus. Bentrokan yang berpusat di sekitar lokasi strategis termasuk pos pemeriksaan jembatan Sungai Bonto dan Jalan Gunung di Kota Dekai, menyebabkan warga meninggalkan rumah mereka karena takut akan terjadinya baku tembak antara pihak-pihak yang bertikai.
Skala pengungsian cukup besar. Sekitar 1.890 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka, dengan sekitar 227 rumah dalam keadaan kosong di zona konflik. Para pengungsi termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, orang tua, bayi, dan penyandang disabilitas. Banyak penduduk asli desa mengungsi ke hutan-hutan di sekitarnya untuk menyelamatkan diri, sementara yang lain mengungsi ke tempat yang dianggap lebih aman dan jauh dari zona konflik. Sebagian para pengungsi dilaporkan berkumpul di Gereja GIDI Motulen di Dekai, sedangkan sebagian lain masih bertahan di hutan. Para pengungsi berasal dari distrik Sumo, distrik Endomen, distrik Duram, distrik Sela, dan distrik Koropun.
Pembatasan akses yang diberlakukan oleh pasukan keamanan sangat menghambat dokumentasi kemanusiaan dan pengiriman bantuan, terutama di sekitar wilayah Tomon II, di mana dilaporkan terjadi baku tembak. Para pembela hak asasi manusia menghadapi kesulitan untuk mendapatkan angka pengungsian yang lengkap karena terbatasnya akses dan tersebarnya para pengungsi, yang banyak di antaranya masih bersembunyi di daerah hutan. Para pengamat kemanusiaan telah menyerukan akses kemanusiaan ke daerah tersebut, dengan seruan untuk membantu menyediakan makanan dan perawatan medis untuk anak-anak dan wanita hamil di lokasi pengungsian.
Pengungsi dari Yahukimo, Agustus 2025
Distrik Lumo, Kabupaten Puncak Jaya
Pada tanggal 11 Agustus 2025, operasi gabungan aparat keamanan Indonesia dilaporkan terjadi di Distrik Lumo, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, yang membawa dampaki kemanusiaan bagi para penduduk sipil. Sebagian besar penduduk diduga melarikan diri ke hutan untuk menyelamatkan diri, sementara beberapa orang dilaporkan ditangkap tanpa alasan yang sah. Menurut informasi yang diterima, beberapa anak hilang selama kekacauan tersebut, tanpa adanya proses evakuasi yang komprehensif. Aparat keamanan diiduga membakar rumah-rumah warga sipil di Desa Lumo, dan hanya Gereja GIDI Lumo yang masih berdiri. Aparat keamanan Indonesia telah mengubah bangunan gereja tersebut menjadi pos militer. Operasi militer yang sedang berlangsung ini telah menciptakan krisis kemanusiaan yang mendesak, sehingga mendorong seruan untuk segera memberikan bantuan kepada para pengungsi dari organisasi masyarakat dan kemanusiaan, karena banyak pengungsi yang masih berada di hutan tanpa akses makanan atau layanan dasar lainnya.
Pengungsi dari distrik Lumo meninggalkan rumah mereka pada 11 Agustus 2025
Distrik Oksop, Kabupaten Pegunungan Bintang
Sejak bulan Desember 2024, warga sipil dari Distrik Oksop di Kabupaten Pegunungan Bintang telah meninggalkan rumah mereka karena ada operasi militer yang berlangsung di distrik tersebut. Militer telah menduduki infrastruktur sipil utama, seperti kantor distrik, Gereja GIDI Efesus Sape, dan daerah pemukiman, dan telah mengambil alih atas layanan publik yang seharusnya dikelola oleh otoritas sipil. Pengambilalihan militer ini meluas ke layanan kesehatan, pendidikan, dan distribusi makanan, menciptakan lingkungan militer yang melanggar prinsip pemisahan antara fungsi sipil dan militer sebagaimana dalam demokrasi yang sehat.
Hingga bulan Juli 2025, warga sipil yang mengungsi masih tersebar di empat kamp pengungsian yang terdokumentasi di kawasan hutan di sekitar Distrik Oksop, dan beberapa di antaranya mengungsi ke distrik-distrik tetangga. Pengungsian terbaru dilaporkan terjadi pada tanggal 12 Juli 2025, ketika operasi militer di Desa Alukbakon mengakibatkan pembakaran rumah-rumah warga sipil. Terpaksa para warga terdampak harus mendirikan tempat penampungan sementara di hutan belantara. Para pengungsi ini tidak memiliki akses terhadap makanan, air bersih, layanan medis, dan perlindungan yang memadai, sementara pembatasan militer terhadap rute bantuan telah menghalangi organisasi-organisasi kemanusiaan untuk menjangkau tempat penampungan pengungsi yang terpencil di kawasan hutan.
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Gereja Injili di Indonesia (GIDI) telah menyerukan agar segera ada tindakan. GIDI menuntut agar pasukan militer menghentikan operasi di wilayah sipil, mengosongkan gereja-gereja yang diduduki dan gedung-gedung pemerintah, serta mengizinkan para pengungsi kembali ke rumah mereka dengan aman.
Para pengungsi dari Alutbakon melarikan diri setelah pasukan keamanan membakar rumah-rumah penduduk pada tanggal 16 Juli’25
Kabupaten Puncak
Situasi pengungsi dari Kabupaten Puncak sejak bulan Juli 2025 mencerminkan krisis kemanusiaan yang semakin dalam yang disebabkan oleh meningkatnya konflik bersenjata antara pasukan keamanan Indonesia dan TPNPB. Berawal dari operasi militer berskala besar pada Februari 2025 yang mengerahkan 300 personel dengan menggunakan helikopter, konflik meningkat secara signifikan pada bulan Juli dengan operasi di berbagai distrik, termasuk Omukia dan Gome Utara. Penyisiran ini dilaporkan mengakibatkan pembakaran 21 rumah warga sipil oleh anggota pasukan keamanan, pengungsian ribuan warga, dan pembakaran Kantor Distrik Omukia pada tanggal 6 Juli oleh anggota TPNPB.
Skala pengungsian telah mencapai proporsi yang sangat besar, dengan setidaknya 3.895 orang dari lima distrik terpaksa meninggalkan rumah mereka, termasuk lebih dari 2.500 orang dari Distrik Omukia yang kini tinggal di tenda-tenda pengungsian. Kondisi kemanusiaan sangat memprihatinkan, dengan para pengungsi, menghadapi kekurangan makanan, kurangnya perawatan medis, dan kondisi tidak sehat yang penuh sesak di mana satu tenda dapat menampung 100-150 orang. Krisis ini telah mengakibatkan jatuhnya korban sipil, sementara puluhan desa dilaporkan telah ditinggalkan, dan ratusan anak kehilangan akses pendidikan.
Tanggapan pemerintah tidak memadai, dengan para pengungsi menerima bantuan minimal yang terdiri dari persediaan beras dan mie instan yang terbatas. Ada banyak pengungsi di daerah tetangga termasuk Nabire, di mana para pebngungsi hidup terisolasi dari bantuan pemerintah, sementara yang lain mencari perlindungan di Kota Ilaga, terjebak di kamp-kamp tanpa akses ke lahan pertanian mereka.
Rumah-rumah warga dilaporkan dibakar dalam penyisiran aparat keamanan di Kabupaten Puncak
Pengungsi dari Kabupaten Puncak, 25 Juli 2025
Wilayah Aifat Raya, Kabupaten Maybrat
Sekitar 6.000 warga dari wilayah Aifat di Kabupaten Maybrat masih menjadi pengungsi internal sejak konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia dan TPNPB pada tahun 2021. Para pengungsi saat ini tersebar di berbagai kabupaten, termasuk Sorong, Tambrauw, dan Bintuni, di mana mereka masih tinggal di kamp-kamp pengungsian karena situasi keamanan belum membaik dan hak-hak dasar mereka sebagai pengungsi belum dijamin secara memadai oleh pemerintah. Para pengungsi bertahan hidup dengan bertani subsisten, mengolah sagu, dan kegiatan lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk makanan, pendidikan anak-anak, dan perawatan kesehatan. Mereka menghadapi tantangan yang signifikan karena jauhnya jarak dari tanah leluhur dan mata pencaharian mereka.
Meskipun pemerintah memberikan perhatian awal selama masa pengungsian, para pekerja gereja mencatat bahwa dukungan reguler dari pemerintah telah berhenti, sehingga kebutuhan kritis, seperti perawatan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan dukungan ekonomi tidak terpenuhi. Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Katolik Ordo Augustinian di Papua Barat (SKPKC OSA) telah turun tangan untuk menyediakan layanan penting, termasuk layanan kesehatan, program literasi, penyembuhan trauma, dukungan spiritual, infrastruktur air bersih, dan bantuan makanan. Pejabat setempat telah mengakui bahwa beberapa distrik di Aifat belum sepenuhnya pulih.
Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang
Banyak penduduk Distrik Kiwirok di Kabupaten Pegunungan Bintang yang masih mengungsi sejak operasi militer tahun 2021 dan terus menghadapi krisis kemanusiaan. Hingga Juli 2025, para pengungsi tinggal di kamp-kamp hutan dalam kondisi yang memprihatinkan, menderita masalah kesehatan yang meluas, termasuk sakit perut, infeksi mata, masalah gigi, gangguan pernapasan, malaria, demam, dan berbagai penyakit lainnya. Jumlah kematian di antara para pengungsi terus meningkat karena tidak adanya perawatan medis yang layak, makanan, dan layanan penting, sementara pemerintah setempat gagal untuk mengakui atau mengatasi krisis kemanusiaan. Meskipun ada upaya dari relawan tim medis untuk memberikan perawatan terbatas, fasilitas yang tidak memadai dan akses yang terbatas membuat pengungsi di Kiwirok sangat membutuhkan intervensi kemanusiaan.
Situasi keamanan di Kiwirok masih didominasi oleh kehadiran aparat keamanan dengan enam pos militer yang menampung lebih dari seratus personil keamanan, yang terdiri dari pasukan khusus militer (Kopassus), Brimob, dan petugas intelijen. Kehadiran militer yang ekstensif ini, dikombinasikan dengan pengawasan pesawat tanpa awak dan operasi udara, telah menciptakan iklim ketakutan yang terus mendorong penduduk ke tempat persembunyian di hutan di mana mereka hidup dalam trauma yang terus-menerus. Militerisasi ini meluas ke berbagai distrik di Pegunungan Bintang, dengan penempatan serupa di distrik Oksop, Warasamol, dan Diokmot, yang melanggengkan siklus pengungsian yang telah berlangsung di kabupaten tersebut sejak tahun 2021.
Pengungsi dari distrik Kiwirok, Juli’25
Distrik Tangma dan Ukha, Kabupaten Yahukimo
Lebih dari 600 warga dari Distrik Tangma dan Ukha di Kabupaten Yahukimo dilaporkan mengungsi ke kompleks Gereja Kingmi Yeriko Halihalo setelah terjadi bentrokan bersenjata antara aparat keamanan Indonesia dan TPNPB pada 15 Juni 2025. Bentrokan tersebut mengakibatkan tewasnya seorang warga sipil bernama Mesak Asipalek (45), yang tertembak di bagian kepala. Kekerasan tersebut menyebabkan pengungsian sekitar seperempat dari total populasi Distrik Tangma.
Yayasan Keadilan dan Keutuhan Masyarakat Papua (YKKMP) memfasilitasi pemulanagn para pengungsi ke kampung mereka melalui proses perdamaian yang komprehensif yang mencakup negosiasi dan pemasangan baliho yang melarang pertumpahan darah di daerah tersebut. Pada tanggal 10 Juli 2025, YKKMP secara resmi menyatakan bahwa para pengungsi dapat kembali ke rumah. Inisiatif ini mendapat dukungan luas dari tokoh adat, pejabat gereja, dan kepala desa yang mengeluarkan sembilan tuntutan, termasuk penarikan pasukan keamanan non-organik dan pertanggungjawaban atas kematian warga sipil.
Pengungsi dari Tangma dan Ukha berkumpul untuk upacara adat bakar batu sebelum kembali ke rumah pada 19 Juli 2025
Pengungsi di seluruh Papua Barat, Indonesia, per 20 Agustus 2025
| Kabupaten | Angka pengungsi | Mengungsi sejak | Informasi tambahan |
| Nduga | 58,981 | 4 Desember 18 | Pengungsi berasal dari 11 distrik di Nduga; lebih dari 615 pengungsi dilaporkan meninggal per Januari 2022. Pengungsian baru dilaporkan dari Distrik Yugur pada 18 Januari 2025 |
| Puncak | 2,724 | 27 April 21 | Setidaknya 16 pengungsi dilaporkan meninggal selama pengungsian |
| > 3,000 | 3 Juni 24 | 900 rumah tangga dari distrik Agandugume dan Oneri meninggalkan desa mereka | |
| Intan Jaya | 12,859 | 31 Maret 25 | Sedikitnya 126 pengungsi menghadapi masalah kesehatan, dan 11 pengungsi dilaporkan meninggal dunia |
| Maybrat | 6,000 | 2 September 21 | Pengungsi berasal dari 5 distrik; 138 pengungsi dilaporkan meninggal dunia, dan Pemerintah setempat dilaporkan telah memfasilitasi pemulangan pengungsi sejak November 2022 |
| Pegunungan Bintang (Distrik Kiwirok) | 752 | 10 Oktober 21 | Sekitar 200 IDP mengungsi ke PNG, 96 IDP dilaporkan meninggal di kamp-kamp sejak 25 April, dan puluhan IDP menderita sakit. |
| Yahukimo (Distrik Suru-Suru) | > 800 | 20 November 21 | Pengungsi dari 13 desa mencari perlindungan di 15 kamp sementara, 16 perempuan melahirkan tanpa bantuan medis, dan 13 pengungsi dilaporkan meninggal. |
| Yahukimo (Distrik Dekai) | 554 | 21 Agustus 23 | 13 orang sakit; satu orang meninggal, dan dua orang perempuan meninggal |
| Pegunungan Bintang (Distrik Oksop) | 707 | 08 Des. 24 | Pengungsi berasal dari desa Oketumi, Mimin, Alutbakon, Atenor, dan Bumbakon, termasuk 251 balita, 45 lansia, 10 perempuan hamil, dan sedikitnya enam orang sakit yang membutuhkan perhatian medis. Delapan orang pengungsi meninggal dunia di kamp-kamp antara akhir Desember ’24 dan pertengahan Juni ’25 |
| Nduga (Distrik Kroptak) | 2,000 | 7 Desember 24 | Penghitungan pertama menyebutkan 65 balita, delapan ibu hamil, lima orang sakit parah, dan 15 lansia. |
| Teluk Bintuni (Distrik Moskona Barat) | N/A | 15 Jan 25 | Satu orang perempuan dilaporkan meninggal di hutan selama pengungsian |
| Nduga (Distrik Mebarok) | N/A | 18 Jan 25 | Warga dari sedikitnya sembilan desa mengungsi ke hutan |
| Puncak (Distrik Pogoma, Sinak, Kembru & Bina) | > 2,000 | 12 Feb 25 | Pengungsi berasal dari distrik Pogoma, Sinak, Bina, dan Kembru |
| Yahukimo (Distrik Angguruk & Hereapini) | N/A | 24 Maret | N/A |
| Yahukimo (Distrik Dekai dan Seradala) | 71 | 11 April | terdiri dari 13 perempuan, 17 laki-laki, 2 bayi, 20 anak-anak, dan 19 remaja putri. |
| Jayawijaya (Distrik Maima) | N/A | 9 Juni | N/A |
| Intan Jaya (Hitadipa, Sugapa, dan Agisiga) | 6.375 | 30 Maret & 18 Juni 25 | desa-desa yang terkena dampak adalah Zanamba, Jaindapa, Sugapa Lama, Titigi, Ndugusiga, Hitadipa, dan Soagama, sekitar 900 IDP akan kembali pada tanggal 27 Juni 2025 |
| Puncak (Pogoma, Bina & Sinak Barat) | ratusan | 07 Mei 25 | Para IDP mencari perlindungan di Distrik Sinak |
| Puncak (Gome & Gome Utara) | N/A | 22 Mei | Pengungsi dari Mundirok Walen Karu, Tobanggi, dan Ilanggume mengungsi ke Inggernok, Kagago 1, Kagago 2, Kota Ilaga, dan kediaman Bupati Puncak di Gome. |
| Puncak (Yugumuak) | ratusan | 18 Juni 25 | N/A |
| Puncak (Omukia) | ratusan | 24 Juni | N/A |
| Kabupaten Puncak Jaya (Lumo) | N/A | 11 Agustus 25 | Pasukan keamanan dilaporkan membakar rumah-rumah penduduk di Desa Lumo hingga rata dengan tanah |
| Intan Jaya (Suugapa) | > 1,000 | 16 Agustus | Para pengungsi berasal dari desa Eknemba, Kusage, Taitawa, Ndugupa, Molemba, dan Zoanbili di Distrik Sugapa |
| Yahukimo (Sumo) | 1,890 | 15 Agustus 25 | N/A |
| T O T A L | > 100,313 | ||
Jubi (12.07.2024): 500 KK dari Distrik Agandugume dan Oneri, sudah sebulan lebih mengungsi di Sinak, tersedia di: https://jubi.id/polhukam/2024/500-kk-dari-distrik-agandugume-dan-oneri-sudah-sebulan-lebih-mengungsi-di-sinak/
Kabar Gunung (16.08.2025): Kamera Drone Gantung Bom, Pasukan Darat TNI-Polri Kerahkan Kekuatan Besar di Eknemba Zoanbili Kabupaten Intan Jaya Papua Tengah, tersedia di: https://kabargunung.com/ulmwp/kamera-drone-gantung-bom-pasukan-darat-tni-polri-kerahkan-kekuatan-besar-di-eknemba-zoanbili-kabupaten-intan-jaya-papua-tengah/ & informasi yang diterima dari informan lokal
