Tabel 1: Data pelanggaran dan korban per kuartal, Kuartal 4 2025 hingga Kuartal 3 2026

Papua Monitor Kuartal Ketiga 2026: Konflik semakin memanas, ruang sipil semakin menyempit, sementara para pemimpin Pasifik kembali mendesak agar PBB diberi akses

Laporan setebal 11 halaman ini memaparkan berbagai kasus dan perkembangan, termasuk pelanggaran hak asasi manusia beserta polanya; perkembangan konflik bersenjata dan dampaknya terhadap warga sipil; pergeseran politik signifikan di Indonesia yang memengaruhi Tanah Papua; serta tanggapan dan inisiatif internasional.

Ringkasan

Hak Asasi Manusia

Salah satu perkembangan paling signifikan selama kuartal ketiga tahun 2026 adalah peningkatan yang tampak dalam pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai. Kasus-kasus yang terdokumentasi menunjukkan bahwa Kota Jayapura dan Sentani, Kabupaten Jayapura, tetap menjadi titik panas represi kepolisian. Para aktivis di wilayah-wilayah tersebut dibubarkan secara paksa dan mengalami perlakuan buruk selama demonstrasi damai atau saat membagikan selebaran untuk acara-acara tersebut. Sebuah studi berjudul ‘Ever Shrinking Civic Spacetime in Papua’, yang disusun oleh para peneliti dari Universitas Gadjah Mada dan Papua Democratic Institute, menggambarkan pembatasan-pembatasan yang sangat kejam yang memengaruhi ruang sipil di Tanah Papua. Sementara itu, operasi kontrainsurgeni di dataran tinggi tengah terus berlanjut di Yahukimo dan Intan Jaya, yang dilaporkan mengakibatkan korban sipil dan insiden-insiden baru pengungsian internal (lihat bagian Konflik di bawah).

Jumlah individu yang tercatat sebagai korban pelanggaran hak asasi manusia yang terdokumentasi meningkat dari lebih dari 121 pada kuartal kedua menjadi lebih dari 828 pada kuartal ketiga. Peningkatan ini sebagian besar dipicu oleh satu insiden keracunan makanan massal dalam program “Makan Bergizi Gratis” yang didanai pemerintah, di mana 543 orang menerima perawatan medis. Beberapa insiden di mana sejumlah besar demonstran menjadi korban kekerasan polisi selama pembubaran demonstrasi damai turut memperparah peningkatan tersebut. Selain itu, meningkatnya perebutan tanah adat di Tanah Papua mengancam mata pencaharian seluruh masyarakat setempat. Perampasan tanah oleh perusahaan swasta dan militer, misalnya di Biak, Merauke, dan Teluk Bintuni, berdampak pada masyarakat adat yang bergantung pada tanah mereka untuk ketahanan pangan, praktik budaya, dan pengobatan tradisional (lihat Tabel 1, ‘Hak-hak budaya’ dan ‘Semua pelanggaran lainnya’, dalam laporan). Dua laporan yang diterbitkan pada Agustus 2026 oleh Yayasan Pusaka dan Satya Bumi mendokumentasikan apa yang digambarkan para penulisnya sebagai pelanggaran hak-hak masyarakat adat yang meluas akibat Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk Kawasan Perkebunan Pangan dan Energi (KPPE) di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

Pada awal Agustus, Mahkamah Agung Indonesia menjatuhkan hukuman mati kepada Karel Fatem, seorang narapidana Papua yang diduga berafiliasi dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Pengadilan tingkat bawah sebelumnya telah menjatuhkan hukuman seumur hidup kepadanya atas penembakan seorang tentara pada tahun 2022. Para pengunjuk rasa berkumpul di luar penjara Sorong pada 12 Agustus. Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) mengecam putusan tersebut, dan memperingatkan bahwa pelaksanaan hukuman mati akan menjadi preseden berbahaya bagi tahanan politik Papua.

Akuntabilitas atas kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan masih jarang terjadi, terutama jika pelanggaran hak asasi manusia terjadi di daerah konflik terpencil di dataran tinggi tengah. Sejumlah kasus dari Dogiyai, Puncak, Mimika, dan Intan Jaya terhenti, dan pengaduan penyiksaan di Sorong masih belum terselesaikan selama enam belas bulan. Pihak berwenang gagal melakukan penyelidikan segera atau mengidentifikasi tersangka, yang semakin memperparah iklim impunitas yang meluas di Tanah Papua. Satu pengecualian adalah kematian Pendite Weya yang berusia 18 tahun dalam ledakan pada bulan Juni di Lanny Jaya. Sebuah tim kepolisian kembali ke lokasi kejadian pada 11 Agustus untuk memeriksa tempat kejadian perkara dan menginterogasi para saksi.

Konflik

Antara Juli dan September 2026, konflik bersenjata di Tanah Papua tetap sangat memanas sambil meluas ke kawasan-kawasan baru atau yang kembali menjadi pusat kekerasan dan penderitaan warga sipil. Eskalasi baru yang paling mencolok terjadi di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, menyusul pembunuhan pilot AS Nicholas F. Goselin oleh anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) pada 2 Juli. Penempatan pasukan dan operasi gabungan darat-udara yang menyusul meluas dari Distrik Sobaham ke wilayah Korowai yang berbatasan dengan Kabupaten Yahukimo, Boven Digoel, dan Pegunungan Bintang. Sementara itu, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, tetap menjadi titik panas konflik berkepanjangan, dengan operasi militer yang terus berlanjut, dugaan serangan drone, korban sipil, dan pengungsian massal. Perkembangan ini menunjukkan tren yang lebih luas menuju operasi kontra-pemberontakan yang tersebar secara geografis, melibatkan drone, helikopter, dan penempatan pasukan militer yang semakin padat di dataran tinggi tengah.

Menurut perkiraan Human Rights Monitor (HRM), setidaknya 127.031 orang masih mengungsi secara internal akibat konflik bersenjata dan operasi militer di seluruh Tanah Papua per akhir Agustus 2026. Secara terpisah, pada 7 Juli 2026, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto Sipin mengakui angka awal pemerintah yang menunjukkan sekitar 122.000 pengungsi internal. Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, mengalami eskalasi tajam konflik bersenjata dan pengungsian pada Juli dan Agustus 2026, yang berpusat di wilayah Korowai. Selain itu, meningkatnya kekerasan bersenjata di Kota Dekai dan pengerahan pasukan militer ke Distrik Sobaham pada akhir Juli 2026 dilaporkan menyebabkan masyarakat adat Papua mengungsi dari rumah mereka.

HRM mendokumentasikan 42 serangan kekerasan dan bentrokan bersenjata sepanjang kuartal ketiga tahun 2026, angka yang sedikit lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencatat 36 bentrokan. Mayoritas aksi kekerasan bersenjata selama periode pelaporan terjadi di Yahukimo, dengan 21 bentrokan dan serangan bersenjata, diikuti oleh Kabupaten Intan Jaya dan Jayawijaya yang masing-masing mencatat empat bentrokan dan serangan bersenjata. Konflik bersenjata yang berulang juga tercatat di Kabupaten Tolikara dan Nduga. Insiden kekerasan bersenjata terisolasi terjadi di Kabupaten Sorong, Paniai, Maybrat, Puncak Jaya, dan Mimika.

HRM mencatat 25 warga sipil tewas dan 3 orang terluka dalam serangan yang dikaitkan dengan TPNPB. Angka ini mencakup sebelas warga sipil, termasuk enam anak-anak, yang tewas dalam kebakaran di Enarotali, Kabupaten Paniai, pada 7 September 2026. TPNPB kemudian mengaku bertanggung jawab atas pembakaran bangunan di wilayah tersebut, meskipun keadaan dan penyebab langsung kematian para korban belum dapat dipastikan secara independen. Sementara itu, 7 warga sipil tewas dan 10 lainnya terluka akibat tindakan anggota pasukan keamanan selama bentrokan bersenjata atau operasi kontra-pemberontakan. Mengenai pihak kombatan, 17 anggota pasukan keamanan tewas, dan 8 lainnya terluka selama periode ini. Sebaliknya, TPNPB dilaporkan kehilangan 12 kombatan, dengan 6 pejuang gerilya terluka selama bentrokan bersenjata. Angka korban konflik ini disajikan secara terpisah dari Tabel 1, yang mencatat dugaan pembunuhan di luar proses hukum yang dikaitkan dengan aktor negara. Kedua kumpulan data tersebut mungkin mengandung kasus yang tumpang tindih dan tidak boleh dijumlahkan.

Data komprehensif mengenai kekerasan konflik bersenjata di Tanah Papua tersedia dalam laporan tahunan HRM 2025, yang diterbitkan pada Maret 2026.

Perkembangan politik

Pada 9 Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa ekspedisi ilmiah di pegunungan Tanah Papua telah menemukan cadangan emas dan mineral lain yang “sangat besar”. Ekspedisi tersebut, yang terdiri dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan beberapa universitas dengan dukungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), baru berlangsung selama dua atau tiga minggu. Prabowo tidak menyebutkan lokasi maupun ukuran cadangan tersebut. Prabowo memaparkan penemuan ini sebagai bagian dari upaya yang lebih luas menuju kemandirian sumber daya dan ekonomi, sejalan dengan peluncuran biodiesel B50 serta tindakan keras terhadap penyelundupan dan korupsi.

Pada 6 Agustus 2026, Prabowo bertemu dengan sekitar 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan, di mana Kepala BRIN Arif Satria menyatakan bahwa Indonesia harus membangun kemampuan nuklir sekarang agar tidak sekadar menjadi pembeli teknologi saat mengadopsi tenaga nuklir. BRIN menyebutkan cadangan potensial sebesar 89.000 ton uranium dan 143.000 ton torium. BRIN juga melaporkan kemajuan dalam teknologi pemurnian uranium. Secara terpisah, siaran langsung pidato Prabowo pada 31 Juli di hadapan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) terputus saat ia sedang membahas senjata nuklir negara-negara lain. Video tersebut dilaporkan menghilang untuk sementara waktu dan muncul kembali dalam bentuk yang telah diedit, sehingga memicu pertanyaan di media sosial mengenai bagian mana yang dipotong.

Selama bulan Juli dan Agustus 2026, Indonesia mempererat hubungan pertahanan dengan berbagai mitra: menandatangani kesepakatan rudal supersonik BrahMos dengan India selama kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi, menyepakati perluasan kerja sama militer dengan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul, mengadakan pembicaraan dengan pejabat senior pertahanan AS Elbridge Colby, serta mencapai kesepakatan dengan Tiongkok untuk memperkuat hubungan militer dan bekerja sama di bidang mineral, energi, dan teknologi.

Perkembangan internasional

Para pemimpin Pasifik dari Kepulauan Solomon, Kepulauan Marshall, dan Vanuatu memanfaatkan Sidang Umum PBB ke-81 di New York untuk kembali menyerukan agar Indonesia mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengunjungi Tanah Papua. Tuntutan tersebut merupakan respons terhadap laporan berulang mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang serius di Tanah Papua selama beberapa dekade terakhir. Indonesia menolak kritik tersebut dalam hak jawabnya, dengan menyatakan bahwa tuduhan yang kredibel akan ditanggapi secara serius dan ditangani melalui lembaga-lembaga nasional serta mekanisme hukum, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Indonesia kini menghadapi tekanan regional yang semakin besar untuk mengizinkan kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke Tanah Papua, setelah para pemimpin Melanesia memperingatkan bahwa posisi Jakarta dalam blok regional mereka dapat dievaluasi jika undangan yang telah lama diajukan tersebut tidak direalisasikan. Dalam pertemuan di sela-sela KTT Pemimpin Forum Kepulauan Pasifik (PIF) di Koror, Palau, pada 31 Agustus 2026, Kelompok Pelopor Melanesia (MSG) meminta ketua saat ini, Fiji, untuk mengirim surat kepada Indonesia meminta akses bagi kantor Komisaris Tinggi HAM agar laporan mengenai situasi hak asasi manusia di wilayah tersebut dapat diajukan pada KTT MSG berikutnya pada tahun 2027. Sekretariat MSG secara resmi menyampaikan seruan yang telah lama ada mengenai misi hak asasi manusia PBB ke Tanah Papua, Indonesia, kepada PBB di Jenewa selama sesi ke-19 Mekanisme Ahli tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (EMRIP), yang diselenggarakan di Jenewa pada 13 hingga 17 Juli 2026.